"Tidak ada penjualan aset. Surat yang beredar merupakan respons dari surat yang diusulkan Pertamina kepada Pemerintah yang sifatnya masih berupa ijin prinsip, yakni perijinan kepada Pemegang Saham untuk melakukan kajian atas rencana-rencana aksi korporasi strategis Pertamina," kata Rini, saat menemui massa aksi unjuk rasa Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (20/7/2018)

Menurut Rini, dalam suratnya kepada Pertamina dengan tegas meminta agar manajemen perseroan melakukan kajian mendalam dan komprehensif bersama dengan Dewan Komisaris untuk mengusulkan opsi-opsi terbaik yang nantinya akan diajukan melalui mekanisme RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

"Baca betul surat saya. Dalam surat saya katakan tolong dikaji untuk kemungkinan aksi korporasi 'downshare' pada WK (Wilayah Kerja) yang dimiliki Pertamina. Namun saya juga tegaskan bahwa kendali harus tetap ada di Pertamina," tegas Rini.

Tidak ada kalimat "penjualan aset" ataupun "persetujuan penjualan aset" dalam surat tersebut.

Justru Rini meminta Pertamina mempertahankan aset-aset strategis di hulu dengan menjadi pemegang kendali.

Ia pun memastikan bahwa pihaknya akan selalu fokus untuk berupaya menyehatkan keuangan BUMN sehingga kuat untuk waktu yang lama.

"Kita sebagai pemegang saham tidak mungkin menjerumuskan Pertamina. Tanggungjawab saya adalah bagaimana Pertamina itu sehat untuk 100 tahun ke depan, untuk cucu dan cicit kalian semua," ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia pun menegaskan bahwa Pertamina sebagai BUMN merupakan agen pembangunan untuk mendorong perekonomian nasional dan menyejahterakan masyarakat.

"Sebagai keluarga Pertamina kalian juga punya tanggungjawab untuk menjalankan fungsi itu," katanya.

Rini berorasi sekitar lima menit.

Unjuk rasa berlangsung simpatik, kemudian para demonstran melanjutkan aksi "long march" ke Kementerian ESDM untuk selanjutnya menuju Terminal BBM Plumpang. (IND/*).