"Jadi ya itu ada satu misse ya, saya pikir BMKG kecolongan. Jadi jelas terlihat dari tsunami warning ditutup itu tanpa disertai keterangan bahwa tsunami itu ada, paling tidak yang di pusat belum tahu ada tsunami," kata Danny saat dihubungi Republika, Ahad (30/9).

Danny mengungkapkan, ini bukan kali pertama BMKG kecolongan. Misalnya pada tahun 2010, kata dia, BMKG juga kecolongan dalam mendeteksi adanya gempa yang disertai tsunami di Kepulauan Mentawai.

Karena itu dia menyesalkan 8 tahun pasca tsunami di Mentawai, BMKG masih saja kecolongan. "Artinya harus betul-betul disadari bahwa kemampuan kita, sistem kita terbatas. Saya tahu peralatan BMKG di Sulawesi juga sangat terbatas mungkin hanya satu-dua, SDM BMKG juga minim," kata Danny.

Sehingga menurut dia, pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menyelesaikan problematika tersebut. Seperti melakukan pemenuhan kebutuhan SDM, alat dan lain sebagainya. Hal itu dinilai penting, mengingat letak geografi Indonesia yang dinilai rawan terjadi bencana seperti gempa dan tsunami.

Diketahui, Gempa berkekuatan 7,7 skala richter (SR) mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan sekitarnya pada pukul 17.02 WIB, Jumat (28/9). Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan, gempa bumi disebabkan aktivitas sesar Palu Koro.

Hingga pukul 13.00 WIB, telah tercatat ada 832 korban jiwa akibat gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan jumlah tersebut masih bisa bertambah.

"Jumlah korban jiwa sampai dengan siang ini, pukul 13.00 WIB, total 832 orang meninggal dunia. Terdiri atas Kota Palu 821 orang, dan di Kabupaten Donggala 11 orang," jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, pada konferensi pers di kantornya, Ahad (30/9). (rep/net/*).