Pada tanggal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memimpin satu tim berangkat ke Washington, Amerika Serikat (AS), hingga sejumlah negara Eropa untuk melakukan negosiasi agar Benua Biru tidak menerapkan larangan penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) sebagai bahan baku biodiesel mulai 2021.

Sebagai produsen besar CPO, negeri ini akan terkena dampak signifikan apabila pelarangan itu jadi diterapkan.

Nilai ekspor CPO RI ke Eropa pada 2017 tercatat mencapai US$2,89 miliar (Rp 39 triliun) atau merepresentasikan hingga 14% dari total ekspor CPO RI.

Di samping itu, Luhut mengatakan industri sawit ini merupakan pengentas kemiskinan di Indonesia.

Sebelum Luhut berangkat ke Benua Biru, pemerintah pun sudah mengeluarkan ancaman kepada Eropa.

Berbicara paling keras pertama kali adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang mengatakan RI siap perang dagang dengan setiap negara yang mengganggu industri CPO dalam negeri.

Enggar telah menebar ancaman antara lain ke Prancis dan Norwegia.

Ke Prancis, Mendag mengancam akan memblokir wine dan produk susu dan olahannya asal negeri itu untuk masuk ke Indonesia.

"Trade war sudah dilakukan itu kita siap. Kita diganggu sawitnya, kita ganggu wine. Saya mau ketemu Dubes Prancis, saya bilang dairy product mereka bisa kita ganggu. Izin impornya di saya. Saya tidak keluarkan, " jelasnya.

Kemudian, Enggar menunjuk Norwegia dan mengatakan ikan salmon mereka dilarang masuk RI jika melarang biodiesel berbasis CPO.

Ancaman-ancaman ini terus bergulir, menunjukkan Indonesia melawan kebijakan pelarangan penggunaan CPO di biodiesel.

Terbaru, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung soal pembelian Airbus dengan jumlah sangat banyak oleh Lion Air mencapai 234 unit.

Seperti diketahui, dengan transaksi sebanyak itu pendiri Lion Air Rusdi Kirana mendapat gelar Legion d'Honneur oleh Prancis.

JK tidak ragu untuk membalas tindakan Eropa ini.

"Kita ingatkan Eropa, bahwa kita membeli banyak, terbesar, Airbus oleh Lion dan Garuda. Karena itu, jangan perlakukan diskriminatif karena kita bisa ambil kebijakan yang sama. Jangan terjadi diskriminasi," jelas Wapres.

Semoga saja ancaman-ancaman yang telah dilontarkan pemerintah ini dapat menjadi semacam penyemangat bagi Luhut saat bernegosiasi dengan Eropa. (*).

sumber: CNBC Indonesia